Keuangan.co

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.

Prasetyo

Melibatkan Rakyat Dalam Seleksi Calon Pejabat Publik

Penulis: Prasetyo
21 Juli 2019

Rugi rasanya jika kita melewatkan momentum seleksi pejabat publik di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, 2 (dua) lembaga itu digadang-gadang publik menjadi garda terdepan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang nota bene menjadi musuh bersama sejak dulu kala.

Pertanyaan di atas kerap kali disampaikan kepada kami selaku penyelenggara polling online 2 (dua) momentum rekrutmen pejabat publik, yaitu polling calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa ada gunanya? Apa ada pengaruhnya?

Sebelum menjawab pertanyaan itu melalui tulisan ini, terlebih dahulu kami ingin menjelaskan apa motivasi yang melatarbelakangi pembuatan polling rekrutmen pejabat publik. Kami menyebutnya dengan konteks, yaitu fenomena apa yang membuat kami berinisiatif membuat polling.

Sejauh pengamatan, Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah yang concern mengawal rekrutmen pejabat publik melalui penggunaan fasilitas digital. Niat dan semangat kami sederhana, tak lebih sebagai upaya untuk melibatkan publik agar aware terhadap isu rekrutmen pejabat publik—yang sebagaimana diketahui kewenangan itu dimiliki oleh lembaga legislatif. Misalnya seleksi calon anggota BPK.

Dalam satu bulan terakhir, kritik publik mengalir dengan deras, terutama pada transparansi komisi keuangan DPR sebagai panitia penyelenggara, yang dinilai sangat tertutup. Di sinilah konteksnya, keran pelibatan publik perlu dibuka. Faktanya, ramai-ramai publik menggunakan “fasilitas digital” berupa polling yang sederhana itu untuk menyuarakan pilihannya. Sampai tulisan ini dibuat, Minggu, (21/7) pukul 06.00 Wib polling calon anggota BPK via strawpoll itu telah diikuti lebih dari 31.000 user.

Jadi, konteks pembuatan polling dapat dipahami, yaitu sebagai upaya kontrol publik terhadap rekrutmen pejabat yang mekanismenya masih cenderung tidak transparan. Kami tidak terlalu berkepentingan bagaimana hasil polling, termasuk pelibatan pasukan hore untuk memilih si calon, serta hasil akhir polling. Sejauh ini, kami cukup puas sebab peserta polling terus bertambah, disertai info yang beredar bahwa banyak di antara si calon pejabat yang ramai-ramai broadcast melalui saluran media sosial. Terlebih, ada seorang kawan membisiki, “polling ini bisa jadi ruang psywar bagi para calon.”

Selain polling calon anggota BPK, polling capim KPK tak kalah menariknya. Sampai dengan Minggu, (21/7) pukul 06.00 Wib, polling di laman jarirakyat.com itu telah diikuti oleh lebih dari 31.000 peserta. Lagi-lagi, kami tidak memikirkan siapa yang unggul. Kami juga tak memikirkan isu miring di ruang publik yang sedang panas, yaitu adanya penjatahan kursi komisioner KPK, kemudian adanya isu calon dari LSM versus calon dari polisi, dan seterusnya. Bagi kami, itu urusan elite yang masih sulit dipahami publik. Konteksnya jelas, kami hanya membuka keran partisipasi publik agar dapat berperan meskipun hanya sekecil itu dalam kerangka mengawal rekrutmen pejabat publik.

Melalui polling online ini, sekali lagi, kami mengajak publik untuk aware dan ikut mengawal proses seleksi para pejabat. Mari ingatkan DPR agar benar-benar selektif dan menjauhkan diri dari transaksi kepentingan dalam momentum ini. Ingat, publik mengawasi kinerja wakil rakyat, dan akan terus mengawal calon terpilih.

Masukkan kata kunci...

Social Links