Keuangan.co

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.

Prasetyo

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-418: SINERGI TIGA LINI

Penulis: Prasetyo
18 Mei 2019

Oleh: Prasetyo

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Tinggal di Tegal

e-mail: prasetyo.penulis@gmail.com

 

 

Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-418 tahun 2019 mengangkat tema Sinergi. Bagaimana kita memaknai “Sinergi” dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan relasinya dengan lingkungan pemerintahan? Tulisan ini bermaksud membahasnya.

Kata sinergi berasal dari bahasa Yunani, yaitu synergos yang berarti bekerja bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Dari dua definisi itu, kita bisa memaknai sinergi adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama (working together) untuk mencapai tujuan bersama. Bung Karno sering menyebutnya dengan istilah, “samen bundeling van alle krachten van de natie.” Atau penyatuan bersama kekuatan bangsa.

Penggunaan tema sinergi dalam Hari Jadi Kabupaten Tegal tahun ini rasanya tepat, dan kontekstual dengan momentum kekinian. Pertama, belum genap 6 (enam) bulan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 Umi Azizah dan Sabilillah Ardi dilantik. Tentunya, keberhasilan kepala daerah memimpin Kabupaten Tegal lima tahun mendatang sangat ditentukan oleh banyak faktor. Satu di antaranya adalah upaya mengandeng, merangkul dan meyakinkan seluruh stakeholder’s untuk dapat bersinergi mewujudkan visi mewujudkan Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Kedua, kita baru saja menyelenggarakan pemilu serentak yang menguras banyak energi. Rekonsiliasi dalam skala lokal sangat diperlukan untuk merajut kembali kebersamaan di tengah munculnya gejala ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap hasil pemilu. Bulan Ramadhan ini sangat baik apabila dijadikan momentum untuk mempertebal persatuan, sekaligus titik pijak membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

 

Tiga Lini

Prof. Nyoman Sumaryadi (2018) dalam sebuah diskusi di kelas Program Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) lini. Yaitu pemerintahan, masyarakat, dan swasta. Di tengah-tengahnya ada ruang bagi akademisi dan civil society, sebagai jembatan penghubung.

Pertama, lini pemerintahan daerah (Pemda). Tentu saja, kepala daerah dan DPRD merupakan ujung tombak dalam kerangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Seperti diketahui, 4 (empat) fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan (public service), fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan (empowerment).

Dalam menjalankan empat fungsi tersebut, Pemda dibekali oleh dokumen hukum berupa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai guidens pembangunan daerah. Di samping itu, telah dirumuskan pula perencanaan pembangunan berskala tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam praksisnya, program dan kebijakan tersebut diterjemahkan melalui APBD dalam setiap tahun anggaran.

Satu hal yang perlu ditekankan di sini ialah pentingnya membangun paradigma perencanaan daerah yang dilandasi oleh sinergi antarapemangku kepentingan dan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara substantif dalam penyusunan perencanaan melalui penguatan Musrenbang. Harapannya, belanja daerah yang tercermin dalam APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi selalu mengingatkan pentingnya paradigma perencanaan berbasis money follow program untuk menjamin keterpaduan antara program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta fokus pada program yang memberikan dampak (impact) kepada masyarakat. Satu rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak dan dapat dipertanggungjawabkan

Kedua, lini masyarakat sipil. Keberadaan masyarakat sebagai “pemilik saham” pemerintahan tidak boleh dianggap enteng. Prof. Ermaya Suradinata (2017) mengatakan bahwa negara dan pemerintahan yang kuat sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang kuat, kritis dan berdaya. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, agar terjadi transformasi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan zaman.

Pada gilirannya, keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan berdaya (good society governance) akan menjadi energi positif dan berkontribusi bagi terwujudnya demokrasi substantif, negara yang kuat, dan pemerintahan yang bersih (good governance). Inilah pekerjaan rumah pemerintah, partai politik, akademisi, dan unsur civil society untuk bahu-membahu dan bekerja mendidik dan memberdayakan masyarakat.

Ketiga, lini swasta. Keberadaan badan usaha milik swasta sangatlah penting menjadi daya dukung perekonomian dalam skala nasional maupun daerah. Kontribusi dunia swasta sejauh ini dapat ditelusuri misalnya membantu pemerintah lapangan kerja baru, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan, menambah sumber devisa, serta meningkatkan sumber pendapatan negara/daerah melalui pajak.

Di sinilah kreativitas Pemda sangat diperlukan untuk mengundang investor-investor agar mau menanamkan modalnya. Apalagi, saat ini pemerintah pusat telah memberikan berbagai insentif atau kelonggaran kepada swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis UMKM, sektor pertanian, perkebunan dan potensi lainnya yang berbasis potensi lokal. Pemda dan sektor swasta perlu menjalin sinergi untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi terpendam di suatu daerah.

Tantangan Zaman

Sinergitas tiga lini menjadi suatu keniscayaan sebagai modal dasar kita menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Peningkatan kapasitas Pemda menjadi hal yang urgent, khususnya dalam mempersiapkan sumberdaya manusia (birokrasi) maupun merancang program untuk masyarakat agar siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Sebagai kesimpulan, beberapa hal pokok yang penting didiskusikan antara lain; pertama, dari sisi pelayanan publik (public service), perlu kiranya Pemda membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah terbukti di berbagai daerah sangat efektif sebagai model pelayanan publik yang cepat, murah, dan efisien. Kedua, dari sisi fungsi pengaturan (regulating), sangat penting bagi Pemda untuk menyusun regulasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, sekaligus regulasi yang linier dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ketiga, dari sisi pembangunan, sangat penting dirancang konsep pembangunan yang berdasarkan prioritas daerah, sehingga dapat menghemat belanja modal dari APBD. Saatnya meninggalkan pola pembangunan rutin atau tambal sulam yang berpotensi boros dan potensi korupsi.

Keempat, dari sisi pemberdayaan (empowerment), Pemda dapat bersinergi dengan sektor swasta melalui program CSR untuk mengcover pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan zaman dengan memperhatikan potensi lokal dan pasar pengembangannya. (*)

Masukkan kata kunci...

Social Links