Keuangan.co

Nasional / Kesehatan / Detail Berita

Pemerintah Diminta Tidak Menaikan Iuran BPJS Kesehatan Terlalu Tinggi

Penulis : Rojaul
08 Oktober 2019

Foto: Ilustrasi BPJS Kesehatan

Keuangan.co, Jakarta - Pemerintah diingatkan untuk tidak menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlampau tinggi. Sebab hal itu justru bisa menjadi kontraproduktif.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menanggapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II. Yakni dari semula kelas I hanya membayar Rp.80 ribu naik ke Rp.160 ribu per bulannya, dan kelas II naik dari Rp.51 ribu ke Rp.110 ribu. Menurut dia, kenaikan iuran sebesar 100 persen itu terlampau tinggi.

"Tapi yang mau saya katakan justru di tingkat kelas I dan kelas II ini yang harus dikoreksi. Kami sih meminta untuk tidak naik terlampau tinggi," katanya , Senin (7/10).

Bukan tanpa alasan, analisa dia, kenaikan yang terlampau tinggi itu justru tidak produktif bagi penerimaan iuran BPJS Kesehatan sendiri. Sebab hal itu akan menyebabkan banyaknya peserta kelas I dan kelas II yang menjadi non aktif, iuran pun tidak terbayarkan.

"Sementara di 30 Juni 2019 kemarin saja, dengan angka yang lama, Rp.80 ribu (kelas I), Rp.51 ribu (kelas II) dan Rp25.500 (kelas III) dengan total jumlah peserta 32 juta orang peserta mandiri itu yang menunggak 49,04 persen, sekitar 15 jutaan. Apalagi nanti dinaikkan, maka yang non aktif akan lebih tinggi," jelasnya.

Akibat yang kedua, lanjut Timboel, yakni bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan kelas yang masif. Penurunan kelas dari kelas I ke kelas II atau kelas II ke kelas III, bahkan dari kelas I langsung ke kelas III ditekankannya boleh selama kepesertaan di kelas yang sebelumnya sudah lebih dari satu tahun.

"Akan terjadi proses penurunan kelas. Sudahlah kelas III ajalah. Artinya kan memang kalaupun nanti jadi kelas III semuanya, yang tadinya bayar Rp.80 ribu jadi Rp.25.500 ribu. Yang tadinya sudah mendapatkan penerimaan lebih, jadi menurun.

Akibat yang ketiga, lanjut Timboel, yakni bukan tidak mungkin pula seorang peserta mandiri sengaja menonaktifkan kepesertaannya dan bergabung untuk ditanggung oleh Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah ataupun swasta.

"Misalnya ada seorang bapak dari Rp.80 ribu ke Rp.160 ribu. Bapak ini punya anak pekerja swasta atau PNS, dia bisa menggandeng ke anaknya dengan anaknya nanti membayarkan 1 persen, jadi dia bergeser dari peserta mandiri menjadi PPU swasta atau PPU pemerintah dengan kewajiban nanti anaknya menambah 1 persen. Jadi dia tidak bayar Rp.160 ribu lagi. Misalnya anaknya punya gaji Rp.7.000.000, maka cuma bayar Rp.70 ribu. Tetap dia kelas I," urainya.

Jika kondisi itu terjadi, lanjut Timboel, maka telah terjadi ketidakadilan. Sebab peserta kelas I yang lainnya tetap membayar iuran penuh, yakni Rp.160 ribu, sementara ada peserta yang lain hanya membayar Rp.70 ribu per bulan untuk kelas yang sama.

"Ini yang akan terjadi kalau kenaikan kelas I atau kelas II terlalu besar. Makanya pemerintah harus hati-hati aja, jangan sampai kontraproduktif," pungkasnya.

#BPJS Kesehatan
Masukkan kata kunci...

Social Links