Keuangan.co

Nasional / Kesehatan / Detail Berita

Dirut BPJS Kesehatan Anggap Kenaikan Iuran Tidak Bebani Masyarakat

Penulis : Rojaul
08 Oktober 2019

Foto: Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris

Keuangan.co, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan Fachmi Idris meminta kenaikan iuran tidak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan masyarakat, karena menurutnya sistem BPJS bersifat gotong royong dengan sistem subsidi silang.

Dalam hal perbaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan jangan dianggap memberatkan masyarakat. Pasalnya, sistem BPJS Kesehatan bersifat gotong royong di mana yang kaya mensubsidi yang miskin dan yang sehat mensubsidi yang sakit,” tukas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara diskusi  “Tarif Iuran BPJS” yang diselenggarakan di kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (7/10).

Ia memaparkan bahwa ada 96,8 juta untuk peserta tidak mampu (miskin) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Jadi pemerintah sudah hadir untuk masyarakatnya.”Salah besar jika program ini dibilang membebani masyaraat,” tegas Fachmi Idris.

"Kalau kita lihat rata-rata iuran BPJS Kesehatan Rp 40.000 sementara pengeluaran rata-rata capai Rp 50.000. Ini yang membuat defisit. Kalau kita hitung secara murni berdasarkan kelas, misalnya kelas I, iuran normalnya harusnya Rp 300.000 per bulan tetapi pemerintah hanya membebankan Rp 160.000 dan gap ini ditutupi kontribusi dari sektor lain."

Faktor lainnya penyebab defisit bengkak kata Fahmi adalah, fasilitas kesehatan (faskes) yang semakin banyak. Kemudian juga ditemukan semakin banyak penyakit yang harus ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan.

Masyarakat dihimbau untuk bersiap diri bahwa pemerintah sudah memutuskan bahwa iuran BPJS Kesehatan naik pada 2020. Kenaikan tersebut pada kelas I menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan.

"Setiap tahun defisit ini semakin lebar, itu sangat terkait dengan akses yang semakin baik. Membuat rate utilisasi meningkat, dulu saat awal program kerja berjalan, data untuk masyarakat miskin rate utilisasi-nya sangat kecil, sekarang sudah mendekati rate rata-rata,” tambahnya.

Selain itu, kelalaian masyarakat dalam membayar iuran atau premi BPJS juga membuat defisit pada BPJS Kesehatan mencapai Rp32,8 triliun, melebar dari proyeksi awal yang sebesar Rp28 triliun. Ia menambahkan, jika iuran peserta tidak dinaikan defisit akan terus melonjak setiap tahunnya dan mencapai Rp77,9 triliun di 2024.

Selanjutnya Fachmi Idris memberikan ilustrasi yang lebih meringankan dalam narasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.”Bukan naik dua kali lipat, tapi untuk Kelas 1 jadi menabung Rp 5000/hari, Kelas 2 jadi menabung Rp 3000/hari, dan Kelas 3 jadi menabung Rp 2000/hari. Cukup ringan bukan untuk membiayai dan menjaga diri sendiri dari sakit?” jelasnya lagi.

Fachmi Idris bilang saat membayar iuran BPJS Kesehatan, maka manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jika belum memanfaatkan alias sehat, maka kita beramal untuk saudara kita yang membutuhkan.”Itulah esensi dari kehadiran program ini,” tambahnya. 

Menurutnya, pemerintah ingin BPJS Kesehatan yang sangat membantu masyarakat ini agar tidak berhenti.”Kalau semua ingin program ini terus berjalan mari kita bergotong royong. Maka jangan sampai ada anggapan jika iuran BPJS Kesehatan ini membebani masyarakat,” pungkas Fachmi Idris.

#Iuran BPJS Kesehatan
Masukkan kata kunci...

Social Links