Keuangan.co

Nasional / Seleksi Bpk / Detail Berita

Seleksi Anggota BPK Tak Sesuai Aturan, Koalisi Masyarakat Bakal Ajukan Sengketa Ke PTUN

Penulis : Rojaul
15 Agustus 2019

Foto: Istimewa

Keuangan.co, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari relawan Jokowi Mania (Joman), Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) dan Pusat Kajian Keuangan Negara mengklaim bakal mengajukan sengketa hasil seleksi Anggota BPK sementara waktu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Koalisi beralasan tidak ada tolak ukur yang jelas yang digunakan Komisi XI DPR dalam memutuskan 32 nama hasil seleksi sementara waktu.
                                 
“Tidak transparan dan sembunyi-sembunyi. Lebih dari itu, tidak ada tolok ukur yang jelas dalam melakukan seleksi awal tersebut,” ujar Prasetyo, Koordinator Nasional Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) dalam diskusi beberapa waktu yang lalu.
 
Lebih dari itu, ungkap Prasetyo, seleksi awal Anggota BPK juga dinilai tidak sesuai prosedur. Pasalnya, menurut dia, sesuai aturan, Komisi XI DPR tidak berwenang memangkas 64 nama calon Anggota BPK menjadi hanya 32 nama.
 
“Aturannya bilang semua nama calon Anggota BPK berhak mengikuti semua tahapan hingga proses pemilihan. Tidak ada proses seleksi di tahap awal,” jelas dia.
 
Praktisi hukum yang juga sedang mengikuti proses seleksi Anggota BPK, Haryo Budi Wibowo ikut menyarankan Koalisi mengajukan sengketa ke PTUN. Tujuannya, supaya semua lembaga pemerintahan tak semena-mena dalam mengelola proses pemilihan pejabat publik. Terlebih, dalam hal ini, pemilihan dilakukan untuk badan audit negara tertinggi seperti BPK.
 
“Sebaiknya memang disengketakan di PTUN. Ini untuk memastikan pemilihan Anggota BPK dilakukan sesuai aturan,” tutur Haryo.
 
(MJ/RH)  
 

#Seleksi BPK
Masukkan kata kunci...

Social Links