Keuangan.co

Keuangan Negara / Anggaran / Detail Berita

Babak Baru Dana Insentif Daerah

Penulis : M. Faris
24 Maret 2018

Foto: Ilustrasi Dana Insentif Daerah

Keuangan.co, - Pada tahun 2017 yang lalu, pemerintah kembali mengubah kebijakan dana insentif daerah (DID). Kali ini, musababnya disinyalir bersumber dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan DID secara efektif dan efisien. Aturan anyar tersebut pun kemudian diklaim bakal mendorong penggunaan DID menjadi lebih baik.

Aturan baru yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 4 April 2017, memulai babak baru kebijakan dana insentif daerah (DID). Beleid anyar yang diregistrasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tersebut diklaim bakal membuat penyaluran DID lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun, bukan hanya DID, aturan tersebut juga membahas perubahan semua komponen dana transfer daerah. Mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) hingga Dana Keistimewaan DIY, semua mekanisme penyalurannya diubah. Daerah diminta berbenah memperbaiki pengelolaan dana yang ditujukan sebagai insentif (imbalan) baik atas kinerja pemerintah daerah.

Salah satunya, kinerja serapan dana daerah yang menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam penyaluran DID dan unsur komponen transfer daerah yang lain. Tumpukan dana daerah senilai ratusan triliunan yang sempat mengendap di sejumlah perbankan membuat pemerintah pusat geram, dan memiliki alasan kuat untuk mengubah pengelolaan dana transfer daerah.

Tak ayal, perbaikan mekanisme penyaluran dana Transfer Daerah menjadi salah satu tujuan kehadiran PMK tersebut. Lewat perbaikan itu pula, pemerintah berharap alokasi transfer daerah nantinya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur dan pelayanan dasar publik.

Problem Pengelolaan

Fakta belum membaiknya kualitas pembangunan dan kesenjangan layanan publik di daerah memberi kesan pengelolaan keuangan daerah dianggap belum dikelola dengan baik. Di tengah alokasi dana transfer daerah-DID  termasuk di dalamnya-dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru belum menunjukkan perubahan signifikan.

Catatan kritis tersebut setidaknya disampaikan Menteri Keuangan awal Maret lalu. Dari pengamatannya di lapangan, Sri Mulyani menilai pembangunan fasilitas pelayanan publik belum mampu dinikmati masyarakat di sejumlah daerah. Padahal, menurutnya, hal tersebut merupakan fasilitas dasar yang dapat menentukan kualitas manusia dan negara. “Perbaikannya sangat sedikit. Jumlah uangnya naik luar biasa, tapi kualitas manusianya, pendidikan dan kesehatan enggak meningkat cukup besar,” ujarnya.

APBN mencatat budget transfer daerah memang mengalami kenaikan signifikan dalam rentang waktu 7 tahun terakhir. Pada 2010, alokasi dana tersebut hanya berjumlah Rp344,6 triliun, sementara tahun ini sudah mencapai angka Rp704,9 triliun.

Mirisnya, kondisi itu berkebalikan dengan indikator kesejahteraan yang berhasil dicapai pemerintah daerah. Statisik menyebutkan IPM nasional di tahun 2015 hanya mampu berada pada level 59,55, cuma naik 3 poin dari angka IPM 2010 yang berada di level 56,53.

Menteri Keuangan pun berpendapat kondisi demikian mengindikasikan adanya krisis manajemen dan kepemimpinan di pemerintahan. Terutama, manajemen tata kelola keuangan negara yang dianggapnya belum maksimal. “Ini indikator krisis manajemen dan pemerintahan,”. Ditemui pertengahan April lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo juga menyoal hal tersebut. Fakta kesenjangan layanan publik yang terjadi serta ketimpangan kesejahteraan antar daerah, dianggapnya, memberi penegasan adanya kekeliruan pengelolaan dan penggunaan dana transfer daerah yang terjadi. “Seberapa pun besarnya dana tapi kalau penggunaannya  tidak efektif, tidak efisien dan tidak optimal, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki,” ucapnya.

Boediarso memberi contoh dana transfer daerah yang cenderung tidak terpakai atau idle. Usai digelontorkan dalam jumlah besar, sebagian pemerintah daerah justru tak siap menyerap dan melaksanakannya. Dana tersebut pun akhirnya mengendap dan menumpuk di perbankan hingga ratusan triliun rupiah. Sampai Juni 2017 kemarin, Bank Indonesia (BI) mencatat dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, mencapai jumlah Rp222,59 triliun.

Karena alasan itulah kemudian pemerintah pusat berkeinginan memperbaiki pola pengalokasian dana transfer daerah. Supaya tak mengendap, pola penyaluran budget transfer daerah  termasuk DID pun harus diubah. Tak ayal, pengalokasiannya, ungkap Boediarso, harus berbasis kinerja pelaksanaan yang meliputi kinerja penyerapan dan output penggunaan. “Kalau belum diserap masak kita kasih terus. Yang disalurkan tahap sebelumnya harus dihabiskan dulu, baru kita transfer lagi. Penyaluran harus berbasis kinerja pelaksanaan,” paparnya.

Menurut Boediarso, di tengah kondisibelanja daerah yang peruntukannya sebagian besar untuk belanja pegawai, pemerintah daerah memang harus dipaksa untuk belajar meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pemerintah daerah bahkan harus mengoptimalkan setiap rupiah dana yang diterima untuk kemakmuran rakyat dan kualitas layanan dasar publik. Dengan dana transfer daerah yang semakin besar, pemerintah daerah juga kian dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih baik.

Formulasi Baru

Secara historis, anggaran DID memang merupakan insentif bagi daerah berprestasi. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, DID yang ditempatkan sebagai penghargaan (reward), diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja bagus bidang pendidikan.

Selain pendidikan, kriteria lainnya terkait kinerja pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah dituntut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menetapkan APBD dengan tepat waktu, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria terakhir menyangkut kemampuan meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

Senyampang, kinerja pemerintah daerah juga tampak mengalami peningkatan sejak diberlakukannya DID. Setidaknya secara statistik, jumlah penerima DID semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dari awalnya yang hanya berjumlah 12 daerah, penerima DID bertambah signifikan menjadi 317 daerah di tahun 2017. Nilai anggaran  DID pun meningkat, dari nominal sebesar Rp1,38 triliun berubah menjadi Rp7,5 triliun.

Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat kemudian mendorong sejumlah perubahan ketentuan. Efektifitas pengalokasian, penyaluran, pelaporan dan penggunaan dana Transfer Daerah diklaim sebagai alasan pokok untuk memperbaiki aturan. Pemerintah Pusat berkeinginan pemerintah daerah segera memperbaiki kinerja birokrasi anggarannya.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh menyebut penyempurnaan kriteria sebagai alasan penting mengubah ketentuan DID. Boediarso pun menjelaskan revisi aturan tersebut serta merta bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran DID dan optimalisasi penggunaan DID. “Menyempurnakan kriteria dalam pengalokasian DID berdasarkan beberapa indikator tertentu, yakni pengelolaan keuangan daerah melalui e-budgeting, dan e-procurement, serta peningkatan pelayanan dasar publik seperti pengurangan angka gizi buruk dan kemiskinan,” ujar dia.

Imbas hal tersebut, ungkap Boediarso, formulasi DID pun berubah. Pemerintah pusat kemudian menambah sejumlah format baru dalam aturan DID teranyar. Pertama, pemerintah pusat menyederhanakan format dengan hanya membuat dua kriteria, yakni kriteria utama dan kriteria kinerja. Indikator kriteria utama masih tak jauh berbeda dari kinerja utama dalam formulasi lama yang berisi opini BPK dan penetapan APBD tepat waktu.

Sementara terkait indikator kriteria kinerja, pemerintah hanya memindahkan ketiga aspek kinerja dalam format lama ke dalam satu kriteria kinerja di format yang baru. Di situ, dijabarkan kriteria kinerja yang dimaksud melip uti kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan.

Tak ayal, sejumlah perubahan praktis juga terjadi pada mekanisme, waktu dan syarat pengalokasian DID. Dalam hal mekanisme dan waktu, pemerintah akan membedakan penyaluran Alokasi Kinerja (AK) dan Alokasi Minimum (AM). Bagi pemerintah daerah yang hanya mendapat AM, penyaluran DID dilakukan sekaligus pada semester I di bulan Februari. Sebaliknya, bagi pemerintah daerah yang menerima AK, penyalurannya dibagi dalam dua semester. Lima puluh persen dilakukan pada semester I, sem entara sisanya dibagi pada semester berikutnya.

Sementara, dalam hal persyaratan, penyaluran DID semester I  baru dapat dilakukan bila Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun berjalan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Pemerintah daerah juga diminta lebih dahulu menyampaikan rencana penggunaan DID dan laporan realisasi penyerapan tahun sebelumnya. “Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DID,” kata Boediarso.

Namun, tak hanya  ketentuan yang diubah, aspek fasilitas penerima DID juga berubah. Pagu anggaran juga bakal ditambah atau diperbesar. Penggunaan DID, disebut Boediarso, bahkan tidak lagi terbatas pada fungsi pendidikan. Hal itu  dimaksudkan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. “Penyempurnaan ini memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan ekonomi,” tutur dia.

Perubahan konsep pengalokasian dan penerima DID yang diusung pemerintah itu, ternyata cukup mendapat respon positif kalangan masyarakat sipil. Misalnya, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), Adie Prasetyo, yang  memberi dukungan atas pengelolaan DID yang tidak lagi terbatas pada fungsi pendidikan. Dengan kondisi demikian, menurut Prasetyo, pemerintah daerah dapat memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan prioritas lain. “DID sekarang ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur daerah seperti memperbaiki sarana kantor pemerintah daerah atau membiayai kegiatan lainnya,”ucapnya.

Prasetyo kemudian memberi catatan penting soal desain baru DID. Penyempurnaan kriteria penerima DID, bagi dirinya, harus diiringi dengan pemberian indikator-indikator kinerja yang jelas agar pemerintah daerah mampu memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya. Tujuannya semata-mata, supaya budget DID lebih mudah untuk dikontrol dan dievaluasi pemerintah pusat. “Acuan indikator memang harus benar-benar terarah agar dapat dikontrol dan di-review,”.

Menjadi Insentif Plus

Meskipun terdapat banyak perubahan, namun konsepsi DID sebagai insentif bagi daerah berprestasi tetap tidak berubah. DID dalam format baru, tetap diyakini sebagai strategi untuk memotivasi pemerintah daerah melakukan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.

Prasetyo pun menyebut hal ini sebagai bentuk tantangan baru pemerintahan daerah. Semua kriteria dan model  penggunaan DID yang berubah hanya sekedar cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. “Secara prinsip, reward DID ini tetap memiliki tujuan khusus, yaitu mendorong pemerintah daerah mengelola keuangan dengan lebih baik,” jelas dia.

Karena itulah, sambung Prasetyo, DID dalam format baru tampak seperti insentif plus bagi pemerintah daerah. Selain memiliki tambahan persyaratan baru, DID justru memberi sejumlah keleluasaan pengelolaan bagi pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat daerah secara lebih nyata.

Sebagai daerah yang juga turut menerima DID, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid juga meyakini karakter DID sebagai insentif belum berubah.

Pasalnya, sejak dulu hingga sekarang, DID memang ditempatkan sebagai penghargaan bagi daerah. Pemerintah daerah, kata Fauzan, harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah kriteria sebelum mendapatkan dana tersebut. “Ini kan hasil penilaian. Pertama, WTP. Kedua, sejauh mana APBD dimanfaatkan untuk belanja publik. Terakhir, aspek efektifitas dari pemanfaatan,” ujarnya.

Oleh karena itulah, Fauzan pun mengaku tak repot-repot mengupayakan penerimaan anggaran DID. Dalam format lama ataupun baru, dia mengatakan pemerintah daerah hanya perlu bekerja sebaik mungkin memenuhi kriteria yang ditentukan. “Tidak pernah mengurus dengan rumit. Tinggal menunggu penilaian saja,” katanya.

Akhir 2016 lalu, Lombok Barat ditetapkan sebagai penerima anggaran DID 2017, dengan nilai anggaran sebesar Rp53,8 miliar. Keberhasilan itu diberikan karena pemerintah daerah Lombok Barat dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan.

Hingga sejauh ini, ungkap Dirjen Boediarso Teguh, belum ada penolakan pemerintah daerah terkait format baru DID. Sebab, pada dasarnya, para Kepala Daerah mengerti dan memahami hakikat

perubahan DID. Pemerintah daerah, dianggapnya hanya perlu waktu untuk belajar sepanjang masa transisi ini. “Mungkin ada persoalan-persoalan yang perlu dipelajari, akan tetapi Kepala Daerah sejauh ini secara prinsip sangat mengerti,” ujarnya.

Lulusan Doktor Universitas Indonesia ini pun meyakini kepala daerah akan terbiasa mengikuti mekanisme baru DID. Sepanjang memenuhi aturan main, maka selama itu pula lah pemerintah daerah tidak akan kesulitan akses untuk mendapatkan DID.

Meskipun demikian Boediarso tak bisa menjamin aturan baru DID ini tidak akan kembali berubah. Pasalnya, setiap tahun selalu ada review dari kebijakan yang sedang berjalan. Bila format baru DID ini dirasa tidak efektif menghasilkan perubahan nyata bagi pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, tentu saja peluang revisi akan selalu ada. “Policy public kan never ending, tidak ada akhirnya. Selalu dinamis mengikuti perubahan,” tutupnya. MJ/RH/TA

#
Masukkan kata kunci...

Social Links