Keuangan.co

Keuangan Negara / Anggaran / Detail Berita

Jelang Akhir Tahun, Serapan Anggaran Wilayah Jatim Masih 59,52 persen

Penulis : Rojaul
08 Oktober 2019

Foto: Ilustrasi Serapan Anggaran

Keuangan.co, Malang - Menjelang akhir tahun 2019, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Timur baru terserap 59,52 persen atau Rp 38 triliun, dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 64 triliun.  Serapan anggaran di akhir triwulan ketiga ini dianggap masih di bawah ideal. Sebab, idealnya, serapan anggaran di akhir September seharusnya menyentuh angka 60 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Dedi Sopandi mengatakan, meski serapannya masih sedikit di bawah ideal, namun pihaknya optimis hingga akhir tahun nanti serapan APBN di wilayah Jatim bisa sesuai target. “Berkaca pada tahun lalu, serapannya di akhir tahun mencapai sekitar 93 persen,” kata Dedi di sela kegiatan sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran yang diselenggarakan di aula kantor KPPN Malang, Selasa (8/10). 

Meski serapan APBN di Jatim cenderung sedikit di bawah target, namun serapan APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang justru di atas target. Hingga akhir September 2019, serapan APBN yang tersebar di 176 satuan kerja (satker) telah mencapai Rp 6,237 triliun atau 62,56 persen, dari total pagunya sebesar Rp 9,971 triliun. “Serapan di KPPN Malang ini di atas rata-rata nasional dan Jatim,” tuturnya.

Untuk itu, Ditjen Perbendaharaan pun memberikan apresiasi pada satker yang dinilai telah memiliki kinerja terbaik dalam hal penyerapan maupun pelaporan anggaran. Jika rata-rata rapor satker di Jatim sebesar 94, maka satker yang mendapatkan penghargaan ini memiliki nilai di atas 95. “Diharapkan dengan adanya penghargaan kepada satker ini, dapat meningkatkan kinerja seluruh pengelola keuangan satuan kerja dalam rangka pengelolaan APBN yang transparan akuntabel,” harapnya.

Tak hanya itu, sosialisasi yang dilakukan kali ini dilakukan dalam rangka mengawal proses pelaksanaan APBN dan menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara di akhir tahun 2019. “Pengaturan tersebut bertujuan agar pembayaran pengeluaran APBN senantiasa dilaksanakan sesuai ketentuan, serta agar kelancaran penerimaan dan pengeluaran negara tidak bertumpuk di akhir tahun anggaran,” tandas Dedi. 

#Serapan Anggaran
Masukkan kata kunci...

Social Links