Keuangan.co

Keuangan Negara / Anggaran / Detail Berita

Kemendagri Terus Dorong Penyelesaian NPHD Pilkada Tahun 2020

Penulis : Rojaul
08 Oktober 2019

Foto: Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Tahun 2020

Keuangan.co, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong penyelesaian penyusunan pendanaan Pilkada tahun 2020. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, beberapa faktor di daerah menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian anggaran Pilkada tahun 2020. Oleh karenanya, proses penyelesaian tersebut perlu di dorong agar terlaksana dengan baik.

“Dalam Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APDB Tahun  2020 telah ditegaskan bahwa penyusunana ini harus selesai 1 (satu) bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pilkada dimulai. Kalau kita pastikan tanggalnya adalah 1 Oktober 2019, namun kenyataannya memang proses di daerah ini bervariatif, ada yang dipengaruhi proses penyusunan APBD belum selesai, ada pergantian DPRD, dan pula banyak yang masih menunggu standar kebutuhan maupun satuan harga, yang mana semuanya saat ini telah pula ditetapkan, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu,” kata Hadi (7/10).

Disampaikan Hadi, Kemendagri juga telah memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan, Diantaranya Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 terkait dengan Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2020. 

“Kedua regulasi tersebut sebelumnya telah diterbitkan dan sudah dibahas, sudah disetujui oleh Menkeu. Dan ini sebagai acuan yang merupakan batas anggaran atau batas alokasi anggaran tertinggi yang merupakan pagu tertinggi, dan dilaksanakan, tentunya diupayakan untuk pelaksanaanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku, ketaatan kepatuhan, tertib, efisien, efektif, transparan dan juga memperhatikan rasa kepatutan serta tersedianya anggaran. Sehingga diharapkan regulasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penganggaran Pilkada Tahun 2020,” ujar Hadi.

Diungkapkan Hadi, berdasarkan laporan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah dilakukan, sebanyak 209 Pemda telah melakukan pendandatanganan NPHD dengan KPU dan 151 dengan Bawaslu. Sehingga jumlah ini akan terus dimonitoring agar keseluruhan 270 satuan kerja yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 segera menyelesaikan NPHD nya.

“Bahwa terkait dengan pendanaan dukungan dan pengawasan ada standarisasi, berapa ukurannya supaya tidak menimbulkan kesenjangan dan juga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di daerah, sehingga harapan kita bersama pada siang hari ini dapat terselesaikan,” ungkapnya.

#Pilkada 2020 #Kemendagri
Masukkan kata kunci...

Social Links