Keuangan.co

Keuangan Negara / Audit / Detail Berita

Ketua BPK Jelaskan Posisi Opini WDP Kemenpora

Penulis : Rojaul
19 September 2019

Foto: Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara

Keuangan.co, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis adanya empat kementerian/lembaga yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), salah satunya yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara membantah opini WDP yang diterima Kemenpora tidak berkaitan dengan kasus yang melilit Imam Nahrawi saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. 

"Ada empat yang WDP, yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang disclaimer ada Bakamla. Sama seperti laporan yang kemarin. Kalau pemerintah daerah di situ tinggal dua. Kabupaten/kota sudah naik semua," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I/2019 kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta,  Kamis (19/09/2019).

Moermahadi menjelaskan opini WDP yang diterima Kemenpora lantaran adanya laporan pertanggungjawaban keuangan Kemenpora yang menjadi catatan. 

" Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan, jadi tidak dikaitkan dengan itu ( Kasus Imam Nahrawi). Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," jelasnya. 

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalauran dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah asisten pribadi Imam bernama Miftahul Ulum, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy, dua staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanto, dan Mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.

Imam diduga diduga menerima suap Rp 14.7  miliar melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.8 miliar Sehingga total dugaan penerimaan uang sebesar Rp 26.5 miliar yang diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.

#BPK #Opini Kemenpora
Masukkan kata kunci...

Social Links