Keuangan.co

Ekonomi / Bumn / Detail Berita

Rombak Direksi BUMN, Rini Dinilai Tidak Patuh Kepada Presiden

Penulis : Abdulloh Hilmi
05 September 2019

Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Aziz. [sumber: Akuratnews.com]

Keuangan.co, Jakarta - Keputusan Menteri BUMN, Rini Soemarno dalam merombak sejumlah direksi perusahaan plat merah menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Aziz.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Rini itu merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap presiden. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang menterinya untuk mengambil kebijakan strategis jelang berakhirnya periode Kabinet Kerja pada Oktober 2019 mendatang.

“Sebagai menteri, Ibu Rini Sumarno seharusnya patuh pada kebijakan dan arahan presiden. Manuver berupa perombakan direksi di sejumlah BUMN itu bentuk ketidakpatuhan kepada presiden,” kata Aziz yang dikutip dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (5/9).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta ini juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan sanksi kepada Rini atas kebijakan yang dilakukannya.

“Presiden Jokowi perlu memberi teguran atau bahkan sanksi kepada Menteri BUMN atas keputusan yang telah dilakukan,” kata Aziz.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan perombakan besar-besaran kepada direksi perusahaan BUMN. Perombakan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara, Tbk., PT Bank Mandi (Persero).

#Komisi VI DPR #Abdul Aziz #Rini Soemarno #BUMN
Masukkan kata kunci...

Social Links