Keuangan.Co

Keuangan Negara / Moneter / Detail Berita

Defisit Transaksi Berjalan Terkendali, Saatnya Menggenjot Ekspor

Penulis : Abdulloh Hilmi
16 Mei 2019

Foto: Defisit Transaksi Berjalan Terkendali, Saatnya Menggenjot Ekspor

Keuangan.co, Jakarta - Bank Indonesia merilis, defisit transaksi berjalan Indonesia pada Triwulan I membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Defisit tercatat di kisaran 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah defisit triwulan sebelumnya (3,6% PDB).

Melihat perkembangan tersebut, Tenaga Ahli Utama di Kedeputian III Bidang Ekonomi, Kantor Staf Kepresidenan Tri Yanuarti menyatakan, kebijakan pemerintah yang diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu untuk menjaga defisit pada level aman sudah tepat. “Efek kebijakan sudah mulai terlihat dalam mengurangi tekanan impor,” ujar Tri beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Penurunan impor minyak menjadi salah satu penyumbang perbaikan defisit tersebut. Penyebabnya, volume impor minyak mentah dan produk kilang berkurang sebagai dampak dari kebijakan pembatasan pembelian minyak mentah dan diversifikasi sumber energi melalui penggunaan B20. Faktor lainnya, penurunan harga minyak dunia akibat permintaan global melemah.

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan akan menurun di kisaran 2,5% PDB pada 2019. Itu berarti, di samping kebijakan pengendalian impor, kinerja ekspor Indonesia perlu terus digenjot.

Upaya mendorong ekspor

Kembali memanasnya perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan menambah ketidakpastian global ke depan. Selain itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berlanjut. Dampaknya, volume perdagangan dunia dan harga komoditas masih akan menurun.

Di tengah kondisi global yang kurang kondusif tersebut, masih ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Kendala perdagangan yang dihadapi Tiongkok akibat konflik dengan AS akan mendorong relokasi tempat produksi ke negara di kawasan Asia.  Selain itu, AS berpotensi mencari negara asal impor baru untuk memenuhi barang impor yang semula disuplai oleh Tiongkok. Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut.

Untuk meningkatkan ekspor Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Tri. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas produksi industri yang berorientasi ekspor dibutuhkan investasi. Artinya, iklim usaha perlu ditingkatkan. Perbaikan iklim usaha melalui peningkatan ease of doing business dan logistics performance perlu terus didorong. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor pendorong investasi. “Penambahan kapasitas listrik dan perbaikan sistem ketenagakerjaan akan meningkatkan daya tarik investor,” tambahnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menambahkan bahwa Indonesia sudah semestinya mendorong ekspor barang dan jasa. “Transformasi struktural diperlukan agar kita bisa lebih kuat seperti negara-negara tetangga, sehingga lebih kuat jika terdapat tekanan eksternal,” kata Faisal.

Kedua, Tri menyebut pariwisata dapat menjadi salah satu quick win karena Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku, dan Promosi (3A2P) untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.  “Fokus pengembangan pariwisata terutama diarahkan ke 10 destinasi wisata (Bali baru) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Tri.

Peningkatan daya saing juga perlu menjadi perhatian. Indonesia memproduksi barang yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara di kawasan, sehingga penting untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu agar harga dapat lebih bersaing. Menurut Tri, pemberian insentif kepada industri andalan yang berorientasi ekspor dapat dilakukan.

Insentif fasilitasi ekspor bisa berupa kemudahan untuk memperoleh bahan baku dan  bantuan pembiayaan. Selain itu, pemerintah dapat membantu meningkatkan akses pasar. “Diplomasi perdagangan dan kerja sama internasional juga dapat dilakukan untuk memfasilitas penetrasi ke negara tujuan ekspor non-tradisional,” jelas alumni Sydney University ini.

Dari sisi fiskal, insentif dapat diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk impor, pembebasan pajak (tax holiday) atau keringan pajak. Sementara kemudahan pembiayaan ekspor, pelatihan SDM industri (vokasi), dan sertifikasi kompetensi profesi dapat menjadi bagian dari insentif non-fiskal yang diperlukan industri.

Mohammad Faisal menambahkan, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor sudah on the track. Konsistensi kebijakan dalam jangka panjang menjadi penting mengingat tantangan ke depan masih besar, sehingga kewaspadaan dan antisipasi perlu untuk ditingkatkan.

#Neraca Perdagangan Indonesia #ekspor #defisit
Masukkan kata kunci...

Social Links