Keuangan.co

Internasional / Ekonomi & Bisnis / Detail Berita

Agensi Tenaga Kerja AS: Pengemudi Uber Bukan Karyawan

Penulis : Megel Jekson
15 Mei 2019

Foto: Logo Perusahaan UBER

Keuangan.co, California - Penasihat Umum Biro Tenaga Kerja Amerika Serikat menyimpulkan pengemudi perusahaan layanan transportasi Uber Technologies adalah pekerja independen dan bukan karyawan. Memo kesimpulan yang akan berdampak pada kasus perusahaan yang tertunda dan dapat mencegah pengemudi dari bergabung dengan serikat pekerja. 

Rekomendasi tersebut disusun oleh kantor Penasihat Umum Peter Robb, lalu diangkat ke Dewan Hubungan Perburuhan Nasional oleh Presiden Donald Trump dan dibuat dalam memo bertanggal 16 April dan dirilis pada Selasa (14/5) kemarin.

Penasihat umum mengatakan dalam memo itu pengemudi Uber mengatur jam kerja, memiliki mobil, dan bebas bekerja untuk perusahaan lain. Sehingga mereka tidak dapat dianggap sebagai karyawan di bawah undang-undang ketenagakerjaan federal.

Keputusan tentang kasus ini akan dibuat oleh Direktur Regional Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (National Labour Relations Board/ NLRB). Memo penasihat dari kantor Penasihat Umum biasanya dijunjung tinggi dalam putusan. Keputusan apa pun dapat diajukan banding ke lima orang anggota Dewan NLRB, yang juga dipimpin oleh orang yang ditunjuk Trump.

Memo itu tidak akan mempengaruhi sejumlah tuntutan hukum yang berupaya mengklaim pengemudi Uber harus diperlakukan sebagai karyawan di bawah undang-undang upah federal dan hukum negara bagian.

Uber dalam sebuah pernyataannya mengatakan akan fokus pada peningkatan kualitas dan keamanan pekerja independen, sembari menjaga fleksibilitas, pengemudi dan kurir. Mereka memberi tahu bahwa mereka menghargai hal itu. 

Saham Uber naik 6,4 persen menjadi 39,46 dolar AS pada akhir perdagangan di New York Stock Exchange.

Memo itu menandakan akan ada pergantian tajam untuk Kantor Penasihat Umum, yang bertindak seperti Jaksa dalam kasus-kasus Dewan Hubungan Buruh Nasional (NLRB) dan selama pemerintahan Presiden Demokrat Barack Obama menyatakan banyak pekerja yang salah diklasifikasikan sebagai pegawai kontrak.

Di bawah Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional, pekerja independen tidak dapat bergabung dengan serikat pekerja dan tidak memiliki perlindungan hukum ketika mereka mengeluh tentang kondisi pekerjaan.

Uber, dan banyak perusahaan lainnya telah menghadapi puluhan tuntutan hukum yang menuduh mereka salah melakukan klasifikasi karyawan sebagai kontraktor independen di bawah undang-undang upah federal dan negara bagian. Berdasarkan undang undang tersebut, secara signifikan, karyawan dianggap lebih mahal karena mereka berhak atas upah minimum, upah lembur, dan penggantian biaya terkait pekerjaan. 

Dalam arsip Komisi Sekuritas dan Bursa AS pekan lalu, Uber mengatakan akan membayar hingga 170 juta dolar AS untuk menyelesaikan puluhan ribu kasus arbitrase di seluruh negeri, dimana para pengemudi banyak mengklaim mereka salah masuk klarifikasi. Uber membantah melakukan kesalahan.

Uber juga telah setuju untuk membayar tambahan 20 juta dolar AS untuk mengakhiri tuntutan hukum yang diajukan ribuan pengemudi di California dan Massachusetts, dan sudah berjalan lama.

Departemen Tenaga Kerja AS dalam sebuah memo yang dirilis bulan lalu mengatakan pekerja perusahaan itu bukanlah karyawan di bawah undang-undang upah Federal karena mereka tidak mengontrol pekerjaan mereka. Lebih lanjut, menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika, perusahaan yang muncul dari memo untuk menyediakan layanan pembersihan rumah, memiliki hubungan yang sama dengan pekerjanya, seperti halnya Uber dengan pengemudi.

(Reuters)

#Uber #Teknologi #Amerika #Digital #TransportasiOnline
Masukkan kata kunci...

Social Links