Keuangan.Co

Nasional / Hukum / Detail Berita

Tak Puas Dengan Sanksi Kartel Motor, YLKI Usulkan Revisi UU Persaingan Usaha

Penulis : Fio Revel
08 Mei 2019

Foto: Ketua YLKI Tulus Abadi

Keuangan.co, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan revisi UU Persaingan Usaha agar berdampak efek jera bagi para pelaku bisnis yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. YLKI secara resmi menyampaikan gagasan mengenai hal ini, setelah menganggap denda yang diputuskan kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMM) dan PT Astra Honda Motor terlampau kecil. 

 

“Masih terlalu kecil. Nyaris tidak berarti apa-apa. Idealnya denda dihitung berdasarkan persentase keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar tersebut,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam pernyataan tertulisnya yang diterima keuangan.co.  

 

Rekomendasi

Sebagaimana diketahui, kedua perusahaan tersebut diharuskan membayar denda masing-masing sebesar Rp 25 miliar dan Rp 22,5 miliar. Putusan denda tersebut diberikan sebagai hukuman atas praktik kartel produk motor skutik yang dilakukan keduanya. 

 

“Pertama, mengkualifisir tindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sebagai bentuk tindak pidana. Jadi, hukumannya bukan hanya hukuman denda berupa uang saja,” usul Tulus. 

 

Kedua, lanjut dia, menjadikan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai bukti atas dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana model di Amerika Serikat.  Contoh indirect evidence, misalnya para direktur utama perusahaan yang melakukan makan siang bersama di suatu restoran. 

 

“Ketiga, memasukkan pasal agar produsen yang dinyatakan bersalah, mengembalikan uang selisihnya kepada konsumen yang telah membeli produk tersebut. Lalu, juga memasukkan pasal agar pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, diwajibkan untuk menurunkan harga jual produk yang dipersekongkolkan tersebut,” sambungnya.  

 

Menurut Tulus, selama ini berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat tidak mempunyai manfaat langsung bagi konsumen. Sebab, sejauh ini, tidak ada pengembalian uang kepada konsumen atau tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan revisi harga.

#YLKI #KartelMotor
Masukkan kata kunci...

Social Links