Keuangan.Co

Nasional / Tokoh / Detail Berita

Kiprah Sang Birokrat Karir

Penulis : Abdulloh Hilmi
19 Maret 2019

Foto: Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek.

Keuangan.co, Jakarta - “Perjalanan karir Donny memang tak lepas dari peran akademi pemerintahan. Ia dibesarkan dari kultur birokrasi, meskipun ia juga paham kultur korporasi karena pendidikan yang ia tempuh selama di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan ia tetap setia mengabdikan dirinya sebagai birokrat Indonesia, meskipun ada beberapa lembaga keuangan sektor publik maupun privat yang ingin menggunakan jasanya”

 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Tanpa pendidikan, mustahil seseorang dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-citanya.

Mungkin hal ini yang melekat pada sosok Reydonnyzar Moenek. Pria kelahiran Padang, 14 November 1962 ini punya sederet cerita dan prestasi di bidang akademik yang kemudian berhasil membawanya berkiprah di dunia birokrat.

Rekomendasi

Donny –sapaan akrabnya– memiliki latar belakang keluarga yang mementingkan pendidikan. Kakeknya, Moenek Sutan Mantari merupakan tokoh pergerakan nasional yang mendapat penghargaan Orange Van Nassau dari Ratu Belanja sekitar tahun 1940-an.

Ia juga tumbuh dari keluarga yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan saling memberikan dukungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini terlihat dari jenjang pendidikan yang ia tempuh dari sekolah-sekolah Katolik.

“Walaupun saya Muslim, Ayah saya dan keluarga saya sangat fanatik dengan sekolah-sekolah Katolik. Jadi saya SD St. Bellarminus, SMP Kanisius Kolese, dan SMA Santa Ursula II,” kata Donny saat ditemui redaksi Majalah Keuangan Negara di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta (21/1/2019).

Perjalanan karirnya sebagai birokrat dimulai setelah ia mendapat kesempatan bekerja sebagai pegawai magang di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Setelah magang, ia mendapat beasiswa ikatan dinas di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang tahun 1980 sampai 1983. Selain di APDN, ia juga tercatat sebagai mahasiswa jurusan Sastra Perancis di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang dan lulus pada tahun 1984.

Setelah lulus dari APDN, ia melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan predikat Cum Laude tahun 1988.

Usai menamatkan studi di UGM, ia kembali bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Namun kali ini, Donny mendapat kepercayaan menjadi penulis naskah pidato atau speech writer sang Gubernur Jawa Tengah era Muhammad Ismail.

Donny memang memiliki hobi menulis. Tercatat ada tiga seri buku yang ia tulis mengenai analisa investasi. Buku yang diterbitkan dalam dua bahasa itu akhirnya dibeli hak ciptanya oleh suatu lembaga internasional, sehingga Donny kehilangan hak ciptanya sebagai penulis, tetapi itu semua dikompensasi dengan sejumlah uang dollar yang jumlahnya bisa untuk membeli sebuah rumah.

Pada tahun 1994, ia menamatkan studi di Kota Manila, Filipina. Di sana ia menumpuh pendidikan Master of Development Management di Asian Institute of Management (AIM) dengan spesialisasi Analis Investasi, Keuangan dan Desentralisasi Fiskal dan Public Private Partnership.

Sepulang dari Filipina, Donny kembali lagi ke Kementerian Dalam Negeri. Berbagai posisi strategis mulai ia jalani. Dari Kepala Pusat Penerangan hingga Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.  

Selama menjadi pembina keuangan daerah tersebut, ia pernah berhasil membantu menyelesaikan beberapa persoalan pengelolaan anggaran di daerah. Misalnya di Provinsi Aceh yang nyaris mengalami deadlock antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2016.

“Alhamdulillah bisa memediasinya dan saya bisa menyelesaikannya dan akhirnya terjadi proses Win and Win Solution,” kenang Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran bidang Kebijakan Fiskal ini.

Hal serupa juga pernah dialaminya saat memidiasi perseteruan antara Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta terkait dugaan ‘dana siluman’ sebesar Rp7,1 triliun. Sehingga hal ini menyebabkan pembahasan RAPBD deadlock dan berujung di-Pergub-kan.

“Saya mengawalnya dengan sebuah dinamika yang kemudian semua pihak bisa saling menerima tetapi tetap dalam aturan dan norma yang berlaku. Itu yang sangat berkesan dalam hidup saya,” ungkap mantan staf Menteri Dalam Negeri periode 2013-2014.

Perjalanan karir Donny memang tak lepas dari peran akademi pemerintahan. Ia dibesarkan dari kultur birokrasi, meskipun ia juga paham kultur korporasi karena pendidikan yang ia tempuh selama di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan ia tetap setia mengabdikan dirinya sebagai birokrat Indonesia, meskipun ada beberapa lembaga keuangan sektor publik maupun privat yang ingin menggunakan jasanya.

“Karena basically, latar belakang saya kan akademi pemerintahan dalam negeri. Saya dibesarkan dengan kultur birokrasi, meskipun saya juga faham kurtur korporasi karena pendidikan karena saya sekolah di Filipina, Australia, dan Jepang. Jadi kombinasi dari kultur birokrasi dan korporasi, tetapi saya merasa adalah saya tidak bisa lepas (sebagai birokrat),” ujarnya mantan Wakil Gubernur IPDN ini.

Kini Donny meneruskan perjalanan karir birokrasinya di lembaga legislatif. Tepat bulan November 2018 lalu, ia resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI.

 

PERJALANAN KARIR

1979 Magang/Honorer pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

2002 – 2004 Kasubdit Kerjasama Antar Daerah, Direktorat Wilayah Administrasi pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) – DEPDAGRI.

2004 - 2006 Kasubdit Fasilitasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II, Direktorat Administrasi Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) – DEPDAGRI.

2006 - 2008 Kasubdit Wilayah III pada Dit. Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) –DEPDAGRI.

2008 – 2010 Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) – DEPDAGRI.

2010 – 2013 Juru Bicara/Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal – KEMENDAGRI.

2013–Juni 2014 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga.

Ags 2015 – Feb 2016 Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Juli 2015 – Mar 2017 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah - KEMDAGRI

Mar 2017 – Nov 2018 Wakil Gubernur/Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Mar 2018 – Nov 2018 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Nov 2018 – Sekarang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI

#Reydonnyzar Moenek #Birokrat Karir
Masukkan kata kunci...

Social Links