Keuangan.Co

Keuangan Negara / Akuntabilitas / Detail Berita

Tanya Jawab Seputar Tata Kelola Aset Pemerintah Daerah

Penulis : M. Faris
04 Maret 2018

Foto: Ilustrasi Pengelolaan Aset Daerah

Keuangan.co, Jakarta - MANAJEMEN pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum bagus. Dampaknya tentu pada catatan aset yang belum bisa menggambarkan kondisi riil yang dimiliki Pemda. Sebagai contoh, Pemda punya aset yang dinamakan inventaris, yang terdiri dari dua macam, yaitu aset tetap dinamakan inventaris yang tidak masuk dalam laporan keuangan, sebagian dari inventaris yang memenuhi kriteria tertentu masuk aset tetap dalam laporan keuangan atau aset lainnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata kelola aset daerah ini, Divisi Pendidikan dan Pelatihan Pusat Kajian Keuangan Negara merangkum tanya jawab yang disarikan dari beberapa pertanyaan Pemda seputar tata kelola aset.

Bagaimana manajemen pengelolaan aset di pemerintah daerah saat ini?

Manajemen pengelolaan aset di banyak Pemda masih belum bagus. Tidak bagusnya itu pada catatan aset yang belum bisa menggambarkan kondisi riil aset.Ada aset yang dinamakan inventaris. Inventaris pemerintah itu ada dua macam, yang pertama tetep dinamakan inventaris yang tidak masuk dalam laporan keuangan, sebagian dari inventaris yang memenuhi kriteria tertentu masuk aset tetap dalam laporan keuangan atau aset lainnya.

Rekomendasi

Inventaris ini penting untuk pemerintah karena terkait dengan seluruh barang yang dimiliki oleh Pemda. Pada saat ini catatannya kurang bagus, tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, baik ada aset yang tidak tercatat atau catatanya tidak update, misalnya kondisi barang, apakah baik, rusak sedang, rusak ringan atau rusak berat. Hal ini penting untuk bagaimana mengelola aset, yang menjadi sebab dari kondisi ini, satu yang paling utama adalah komitmen Pemda terhadap pengolaan aset.

Komitmen ini ditunjukan dengan adanya penunjukan pejabat pengelola aset daerah, biasanya mereka masuk kriteria bendahara barang dan biasanya orang-orang yang belum cukup dikasih pendidikan sehingga belum bisa mengelola aset sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua adalah kompetensi bendahara barang yang kurang dan yang ketiga mengenai sarana, apakah itu aplikasi atau metode sarana yang digunakan untuk mencatat aset itu sendiri.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemda dalam pengelolaan aset?

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemda yaitu pertama komitmen dari kepala daerah beserta kepala dinas dan jajarannya untuk melakukan inventarisasi aset, semacam pemutihan. Dari inventarisasi itu kita akan tahu berapa aset yang dimiliki dan kondisinya seperti apa.

Inventarisasi aset itu wajib diadakan 5 tahun sekali, bagaima perlakuannya dalam hal ini?

Inventarisasi yang wajib dilakukan memang 5 tahun sekali, tetapi sebenarnya untuk menanggulangi kondisi pengelolaan aset yang seperti ini harusnya dilakukan secepatnya sesegera mungkin dilakuan inventarisasi aset dapat dilakukan saat ini atau secepatnya dengan metode yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama seluruh aset di inventarisasi dengan berdasarkan pada catatan yang ada apapun catatannya, seperti Kartu inventaris barang (KIB), kartu inventaris ruangan (KIR) maupun laporan barang inventaris yang dibuat setiap semester atau tahunan, hal itu sebagai modal awal untuk melakukan inventarisasi.

Selanjutnya yaitu yang melakukan inventarisasi tidak hanya bendahara barang, bendahara barang kemungkinan dari beban pekerjaan tidak akan sanggup dalam satu kabupaten/pemerintah daerah, perlu keterlibatan pegawai selain bendahara barang.

Apakah terkait juga dengan SKPD di tingkat daerah?

Setiap SKPD harus melibatkan pegawai di luar bendahara barang untuk ikut bersama-sama melakukan inventarisasi. Karena memang jumlah item barangnya banyak dan memang tidak mudah perlu tenaga besar dan waktu. Jika sudah, nanti kita akan tahu, asetnya tercatat memang ada barangnya, asetnya tercatat barangnya tidak ada atau catatan tidak ada barangnya ada. Jadi ini sekaligus juga bisa kita tahu bahwa aset kondisinya bagus atau sudah harus dihapuskan nanti dapat diketahui.

Dari inventarisasi ini bisa dimintakan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan untuk aset-aset yang tercatat tetapi tidak ada barangnya atau sebaliknya tidak tercatat tetapi barangnya ada dan mesti diminta pemeriksaan dari inspektorat dan apa hasilnya rekomendasinya, apakah dicatat, penghapusan dengan pemusnahan atau penghapusan dengan penjualan atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena ternyata asetnya memang dihilangkan oleh pegawai.

Di dalam penghapusan aset ada ketentuan bahwa aset diatas 5 milyar harus persetujuan dengan Dewan dan biasanya ada tarik ulur sehingga nilai aset masih tercantum dalam laporan keuangan tahun berikutnya, bagaimna tindakan seharusnya?

Manajemen aset itu harus dilihat dari satu siklus yang lengkap. Inventaris itu siklus awalnya adalah perencanaan, pengadaan, penggunaan dan setelah digunakan diusulkan untuk dihapus kemudian dihapus, masalahnya seringkali siklusnya tidak lengkap yaitu paling sering melakukan pengadaan dan paling jarang melakukan penghapusan, sehingga aset-aset yang sebenarnya layak dihapuskan tidak dihapuskan sehingga menumpuk. Substansi 5 milyar itu untuk memberitahu bahwa pemerintah daerah hanya berwenang  untuk menghapus nilai aset dibawah 5 milyar dengan dirinya sendiri dan diatas itu harus persetujuan dengan dewan dan itu tidaklah masalah

Saran kami, misalnya terjadi seperti itu, inventarisasi itu tidak selesai dalam waktu singkat, Jadi sebenarnya bisa bertahap, misalnya SKPD A itu diselesaikan dahulu berapa yang diusulkan harus dihapus, jadi sebenarnya bisa disikapi dengan secara bertahap penghapusannya. Toh ini tidak dimaksudkan untuk sengaja menghilangkan, tapi ini adalah langkah pertama untuk memiliki tata kelola inventaris yang memadai di masa yang akan datang, sehingga perlu dilakukan cut off  dari kondisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi khusus penghapusan itu bisa dilakukan secara bertahap tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya sudah tidak terganggu lagi dengan kondisi yang tidak pasti apakah barangnya tidak ada atau ada. Jadi risiko dari tata kelola yang tidak benar itu adalah, begitu catatannya ada dan barangnya tidak ada, kita tidak bisa serta merta mengatakan barangnya dicuri atau hilang, jangan-jangan sebelumnya salah catat atau dicatat dobel karena pemecahan atau penggabungan SKPD dan perlu di perjelas.

Inventarisasi ini adalah titik poin yang paling penting agar tatakelola aset itu akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, mau tidak mau harus secepatnya dan harus mulai secara bertahap jika tidak selamanya tidak akan selesai.

Aset yang tercatat, tetapi setelah ditelusuri ternyata bukan milik Pemda, bagaimana perlakuannya?

Sebenarnya jika aset bukan milik Pemda tidak boleh dicatat dan jika sudah tercatat bisa dikoreksi sepanjang ada dasarnya. Dalam inventarisasi tidak berhenti pada tahapan tersebut harus juga diterbitkan SOP terkait dengan tata kelola aset sendiri, misal jika menerima aset yang berasal dari instansi pemerintah pusat, siapa yang berhak mewakili, dokumen apa yang harus dibuat, informasi apa saja yang harus ada dalam serah terima itu, sehingga nanti pemerintah daerah, begitu menerima aset dari instansi lain dan jelas itu milik pemda, nilainya berapa, jumlahnya berapa, dasar mengakuinya itu apa, sehingga nanti layak menjadi inventaris atau asetnya pemerintah daerah.

Bagaiman perlakuan pencatatan terhadap aset hibah?

Sebenarnya ini terkait dengan SOP dan dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan hal ini sebenarnya dapat diatur, siapa boleh memberi, bentuknya seperti apa, dokumentasi yang harus dilakukan apa, bagaimana prosedur berikutnya, siapa yang menyetujui serah terima hibah.

Sebetulnya jika ada yang memberi barang yang tidak layak semestinya yang menerima juga tidak mau. Pertanyaannya kenapa ada barang yang tidak layak yang akan diberikan atau dihibahkan kepada pihak lain, itu harus kita pelajari dulu, jangan-jangan masuk APBD sebagai hibah, tetapi modelnya adalah barang dibeli dahulu baru nanti diberikan bukan memberi uang tetapi memberi barang dengan cara pembelian dan membelinya tidak benar kadang yang menerima hibah juga tidak mau dan ini bukan masalah pada hibahnya tetapi pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Isu aset itu dikembalikan pada proses bisnis pengelolaan inventaris daerah atau barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika berani membeli harus berani juga menghapusnya suatu saat, harus berani menggunakannya, membuat tata kelola yang layak sehingga barang tersebut punya manfaat buat pemerintah daerah, aman, tidak bisa disalahgunakan orang lain.

Bagaimana hubungan pengelolaan aset dengan Opini WTP laporan keuangan pemerintah daerah?

Memang sebagian besar sekitar Pemda opininya sudah WTP, yang tidak WTP ini rata rata karena aset, yaitu sekitar 60% Pemda. Aset ini menjadi isu yang bagus dalam artian isu yang sangat signifikan dalam tata kelola keuangan daerah. Jadi memang harus diambil langkah-langkah yang strategis agar asetnya itu dikelola dengan baik sesuai aturan yang ada.

Bagaimana terkait aplikasi dalam pengelolaan aset di pemerintah daerah karena masih kesulitan dalam pencatatannya dan masih secara manual?

Sekarang ini sudah era atau jamannya teknologi informasi. Memang mau tidak mau pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional, salah satunya memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga pengelolaan aset tidak manual lagi, karena sudah tidak efisien. Aplikasi yang layak atau teknologi informasi yang layak dalam pengelolaan aset itu dapat dikembangkan sendiri.

Bisa menggunakan aflikasi yang dibuat oleh BPKP, Kementerian Dalam Negeri, ataupun Pemda tertentu seperti Kabupaten Banyumas yang membuat sendiri aplikasi pengelolaan asetnya dan siap untuk dicopy atau dikloning untuk pemerintah daerah lainnya. Antar Pemda bisa kerja sama untuk membuat aplikasi ini dan biayanya pun tidak terlalu mahal. (*)

#
Masukkan kata kunci...

Social Links