Keuangan.co

Analisis / Opini / Detail Berita

Rencana Pindah Ibukota Tidak Boleh Terburu-buru

Penulis : Alief Nugraha
07 September 2019

Foto: Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia, Bandot D Malera

Keuangan.co, Jakarta - Memindahkan ibukota perlu pendalaman yang holistik, komprehensif dan detail, dengan memperhatikan multiaspek. Tidak boleh dilakukan semata-mata karena ambisi politik kekuasaan, apalagi bisnis. Untuk itulah memindahkan Ibukota mesti tenang dan tertib, tidak boleh terburu-buru.

Upaya Presiden Jokowi memindahkan Ibukota Negara bukanlah hal baru dan tabu. Sejauh ini, Jokowi merupakan Kepala Negara yang memiliki langkah paling progresif dalam merencanakan pindahnya Ibukota Negara. Sejak diangkat menjadi Presiden pada 2014 tahun lalu, tiga tahun kemudian di 2017, Jokowi sudah memerintahkan Bappenas untuk mengevaluasi potensi Palangkaraya untuk menjadi Ibukota Negara sesuai dengan rancangan Proklamator RI Sukarno.

Lama tak terdengar kabar, sekonyong-konyong wacana memindahkan Ibukota menderas lagi usai penetapannya sebagai Presiden untuk periode kedua. Percepatan wacana ini sangat terasa di tiga bulan terakhir, terutama saat Jokowi kembali membuka wacana pemindahan Ibukota dengan alternatif Kota di Kalimantan (bukan lagi Palangkaraya). 

Selanjutnya, di depan DPR-DPD, Jokowi meminta izin untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan. Baru kemudian pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi secara lugas menyatakan akan memindahkan Ibukota Negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara merupakan langkah tepat.  Mengingat Jawa dan Jakarta yang sudah terlalu jenuh. Sejak era kolonial, Jakarta atau Batavia diposisikan sebagai kota bandar atau perdagangan yang merupakan hub atau penghubung perdagangan dari seluruh Nusantara. Setelah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Persekutuan Dagang Hindia Timur) bangkrut, Pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih penguasaan atas Hindia Belanda dan menetapkan Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial. Saat itulah Jakarta mulai menjadi kota bandar sekaligus kota pemerintahan.

Setelah Indonesia merdeka, Ibu Kota negara tecatat pernah berpindah tiga kali ke dua kota yang berbeda. Pertama ke Yogyakarta (1946 dan 1949) dan kemudian ke Bukitinggi (1948). Alasan perpindahan lebih condong kepada situasi politik yang tak memungkinkan Jakarta dikuasai Republik.

Ide untuk memindahkan Ibukota sendiri sudah ada sejak Presiden Pertama Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Kota Palangkaraya yang diproyeksikan akan menjadi Ibukota Negara. Di era Orde Baru, presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan Ibukota ke Wilayah Jonggol, Jawa Barat. Wacana pemindahan ini kembali digulirkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meskipun tidak sampai merujuk kepada alternatif.

Langkah Jokowi yang tepat dalam memindahkan Ibukota ini kemudian menjadi terkesan terburu-buru karena sepertinya Presiden belum memperoleh narasi yang utuh tentang alasan perpindahan Ibukota dan pertimbangan memilih lokasi. Umpan data yang diterima Presiden, belum bisa menjawab sejumlah poin krusial yang justru menjadi latar belakang pemindahan ibukota negara.

Persoalan lain yang banyak dikeluhkan pakar adalah tertutupnya proses pewacanaan pindah Ibukota sehingga minim partispasi publik. Bahkan, kalau menilik komentar sejumlah pejabat setingkat Menteri, ada kesan mereka tidak dilibatkan dalam diskursus pindah ibukota ini.

Show must go on, kota telah ditunjuk dan kerja harus tetap berjalan. Tetapi masih ada banyak waktu bagi Presiden untuk melakukan penyesuaian. Secara geografis tentunya tidak banyak persoalan dalam menunjukan Ibukota di Kalimantan Timur tersebut. Namun, ada sejumlah parameter yang mesti diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membentuk Ibukota Negara yang baru.

Pertama, aspek legal. Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Kemudian terakhir ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau tidak mau, Presiden Jokowi harus meng

#Jokowi #Ibukota #Indonesia #Kalimantan

Baca Juga

Masukkan kata kunci...

Social Links